Yuk Kenali Mobil Ambulans

Ketentuan Mengenai Ambulans

Sepanjang penelusuran kami, ketentuan yang mengatur khusus perihal Izin Penyelenggaraan Ambulans diatur pada ketentuan tingkat daerah. Sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, di Jakarta hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2016 perihal Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah (“Pergub DKI Jakarta 120/2016”). Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita bakal merujuk pada keputusan tersebut.Brankar 

Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang disempurnakan bersama peralatan medis sesuai bersama standar. Karoseri Ambulance 

Jenis-Jenis Ambulans
Dalam penyelengaraan pelayanan, Ambulans terbagi atas 3 (tiga) jenis Ambulans yang terdiri dari:
Ambulans Kota;
Ambulans Kota adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien bersama manfaatkan transportasi darat yang udah punyai izin operasi dan disempurnakan bersama peralatan medis sesuai standar.

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Kota wajib punyai Izin Penyelenggaraan Ambulans dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“BPTSP”). Izin Penyelenggaraan Ambulans berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang bersama khususnya dahulu ditunaikan sertifikasi ulang. Sertifikasi selanjutnya diterbitkan oleh Unit Pelayanan Ambulans.

Ambulans Air;
Ambulans Air adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien bersama manfaatkan transportasi air yang udah punyai izin operasi dan di lengkapi bersama peralatan medis sesuai standar.

Setiap orang, Badan Hukum dan/ atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Air wajib punyai izin dari lembaga yang berwenang sesuai bersama keputusan ketentuan perundang-undangan.

Ambulans Udara.
Ambulans Udara adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien bersama manfaatkan transportasi udara yang udah punyai izin operasi dan di lengkapi bersama peralatan medis sesuai standar.

Setiap orang, Badan Hukum dan/ atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Udara wajib punyai izin dari lembaga yang berwenang sesuai bersama keputusan ketentuan perundang-undangan.

Jadi, penyelenggara pelayanan ketiga jenis ambulan selanjutnya wajib punyai izin dari lembaga yang berwenang.

Petugas Ambulans
Setiap penyelenggaraan Ambulans paling sedikit melibatkan petugas ambulans yang meliputi 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang pengemudi/nahkoda/pilot. Perawat wajib punyai kemampuan kegawatdaruratan medis dasar (trauma dan jantung) dibuktikan bersama sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.

Kemudian Pengemudi/nahkoda/pilot wajib punyai surat izin sebagai pengemudi/ nahkoda/pilot, sekurang-kurangnya kemampuan dukungan hidup dasar (First Aid) dan pelatihan Defensive Driving bagi pengemudi dibuktikan bersama sertifikat/dokumen berkenaan yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Jadi dalam sebuah ambulan itu setidaknya punyai petugas ambulans yang meliputi 1 orang perawat dan 1 orang pengemudi. Bagi perawat wajib punyai sertifikat kemampuan kegawatdaruratan medis dasar. Demikian halnya bersama pengemudi wajib punyai izin sebagai pengemudi dan punyai kemampuan dukungan hidup dasar (First Aid) dan peltihan Defensive Driving bagi pengemudi yang dibuktikan bersama sertifikat.

Proses dan Syarat Perizinan Penyelenggaraan Ambulans
Guna menyederhanakan jawaban, kita asumsikan bahwa izin penyelenggaran ambulans yang Anda tanyakan adalah jenis ambulans kota.

Izin Penyelenggaraan Ambulans adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tiap tiap perorangan, badan hukum dan/ atau lembaga pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kesibukan evakuasi medik bersama manfaatkan ambulans sesuai bersama beberapa syarat administratif dan teknis yang berlaku.

Untuk meraih Izin Penyelenggaraan Ambulans Kota dari BPTSP, Pemohon wajib membuat permohonan secara tercantum kepada BPTSP bersama disempurnakan beberapa syarat administrasi dan dokumen teknis dan juga sesuai bersama spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pergub DKI Jakara 120/2016.[12]

Yang dimaksud bersama pemohon adalah perorangan, badan hukum dan/ atau lembaga pemerintah yang mengajukan permohonan meraih izin penyelenggaraan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah.[13]

Berdasarkan keputusan tersebut, menjawab pertanyaan Anda, dapat kita simpulkan bahwa pemohon yang melakukan permohonan izin penyelenggaraan ambulans dapat ditunaikan oleh perorangan.

Ketentuan lebih lanjut perihal beberapa syarat administrasi ditetapkan oleh BPTSP. Sebagaimana Info yang kita dapatkan dari laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, syarat administrasi yang diperlukan untuk meraih Izin Penyelenggaraan Layanan Ambulans adalah sebagai berikut:
Surat permohonan yang didalamnya terdapat pengakuan kebenaran dan keabsahan dokumen & knowledge di atas kertas bermaterai Rp 6.000
Identitas Pemohon Warga Negara Indonesia (“WNI”): Kartu Tanda Penduduk (“KTP”), Kartu Keluarga (“KK”), Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), atau Warga Negara Asing (“WNA”): Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) / Visa, Paspor
Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, kalau ada) dan Surat Keputusan (“SK”) Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
Kemenkunham, kalau Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan
Kementerian Koperasi, kalau Koperasi
Pengadilan Negeri, kalau CV
Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, kalau Akta Pendirian mengalami perubahan
NPWP Badan Hukum
Jika dikuasakan
Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
KTP orang yang diberi kuasa
Fotokopi izin fasilitas kesehatan, kalau ambulans merupakan milik fasilitas kesehatan
Fotokopi Basic Trauma plus Cardio Life Support (BTCLS)
Surat Tanda Registrasi (STR) perawat sekurang-kurangnya 1 orang perawat yang dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
Rekomendasi sebagai ambulans dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Fotokopi Buku kir kendaraan sebagai ambulans
Proposal teknis yang disempurnakan dengan:
Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi yang masih berlaku
Daftar kelengkapan alat yang tersedia di ambulans
Pasfoto penanggung jawab ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
Checklist Persyaratan dari BPTSP yang dapat diunduh di sini.

Sementara, dokumen teknis yang dimaksud meliputi:
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
Sertifikat dari Unit Pelayanan Ambulans.

Dalam hal dokumen teknis udah dinyatakan lengkap oleh BPTSP, maka BPTSP wajib mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Ambulans paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Pemohon yang udah meraih Izin Penyelenggaraan Ambulans sesudah itu diwajibkan melapor ke Unit Pelayanan Ambulans untuk pemasangan stiker Ambulans Kota.[16]

Menjawab pertanyaan Anda, permohonan untuk meraih izin penyelenggaraan ambulans wajib disempurnakan bersama beberapa syarat administrasi dan dokumen teknis sebagaimana udah ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta 120/2016.

Permohonan izin penyelenggaraan ambulans dapat ditunaikan oleh perorangan. Dalam beberapa syarat administrasi permohonan izin terhitung dibedakan antara permohan perorangan dan badan hukum. Jika pemohon adalah perorangan, maka wajib melampirkan kartu identitas. Apabila WNI kartu identitasnya adalah seperti: KTP, KK, NPWP, atau kalau WNA: KITAS / Visa, Paspor.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.